Bekasi, medialintaspublik.com -
Semenjak I Made Supriatna, S.Pd. M.Si. menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kota/Kabupaten Bekasi. Dari hasil pantauan Koran ini, jarang ada di Kantor sebagaimana lazimnya sebagai seoarang pejabat. Karena setiap di sambangi untuk konfirmasi tidak pernah ada di kantor. Sesuai keterangan yang di terima dari pegawai yang menerima tamu.
Padahal, Kepala KCD I Made Supriatna, S.Pd. M.Si, adalah mantan Kepala SMK Negeri di Kota Bekasi, Namun setelah menjadi pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sangat jauh berbeda sebut beberapa wartawan maupun stakeholder lainnya. Bahkan salah satu Lembaga swadaya Masyarakat mengatakan pada koran ini, sudah beberapa kali menyurati Ka KCD terkait banyaknya permasalahan di SMA negeri Kota dan Kabupaten Bekasi, hanya Kasubag yang menemui dan memberikan keterangan akan di sampaikan nanti.
Namun sesuai janji Kasubag satu minggu akan bisa bertemu dengan Ka KCD, tetapi tetap nihil. Bahkan di hubungi melalui nomor telepon yang di berikan Kasubag tidak juga tersambung. Padahal Kepala KCD yang lalu tidak ada seperti ini, imbuh beberapa wartawan pada koran ini. Sehingga ada kebenaran yang di keluhkan beberapa lembaga swadaya masyarakat, bahwa Ka KCD hanya mutar-mutar ke beberapa SMA dan SMK negeri Kota /Kabupaten, dengan dalih melaksanakan monitoring evaluasi (monev).
Kalau memang seorang KCD yang melakukan monitoring evaluasi ke setiap SMA dan SMK Negeri, kenapa masih ada beberapa kepala sekolah yang tidak memahami PP no 19 Tahun 2017 dalam pasal 54. Tentang tugas utama kepala sekolah adalah melaksanakan tugas manejerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan. Padahal saat ini ada beberapa sekolah SMA Negeri di Kota /Kabupaten Bekasi. Satu kepala sekolah selalu PLt di beberapa sekolah, seperti oknum EO di Kabupaten dan oknum DS di Kota Bekasi. Sehingga timbul pertanyaan dari kalangan masyarakat.
Akibat sulitnya menemui Ka KCD Bapak I Made Supriatna, S.Pd. M.Si. hingga saat ini, menurut sumber dari lingkungan sekolah, bahkan telah dilansir di beberapa media, mulai dari masalah kinerja Kepala sekolah juga dengan masalah PPDB Tahun Ajaran 2023 – 2024, yang menjadi konsumsi publik karena tidak ada keterangan dari Ka KCD. Kalau memang tidak benar apa yang di keluhkan para orangtua murid, mohon Ka KCD memberikan keterangan yang benar, agar tidak ada pembenaran bahwa PPDB Tahun Ajaran 2023 – 2024, telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Masyarakat Kota dan Kabupaten Bekasi, sangat mengharapkan kinerja Ka KCD yang sekarang, perlu mendapatkan perhatian dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barart. Karena sesuai hasil pantauan koran ini, sangat jauh beda kinerja Ka KCD yang sekarang dari pendahulunya, demi kemajuan dunia pendidikan di Kota dan Kabupaten Bekasi, sangat perlu ada pembenahan yang serius. Ketua MKKS pun seperti tidak ada fungsinya karena maraknya para kepala sekolah tidak memahami tugas pokok dan fungsinya. (red/pan/man)
