Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Hartono dan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Kota Bandung, medialintaspublik.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi menandatangani nota kesepahaman dalam rencana proyek pembangunan angkutan umum massal perkotaan koridor Barat-Timur Mass Rapid Transit (MRT) Cikarang-Balaraja fase satu dan tahap satu Tomang-Medan Satria.
Penandatanganan kerja sama itu berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung Jawa Barat, Jumat (17/2/2023).
Hadir dalam acara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Mas Tri sapaan akrab Plt. Wali Kota Bekasi mengatakan, proyek ini merupakan suatu kemajuan pesat di bidang transportasi khususnya bagi warga Kota Bekasi.
“Ini merupakan era baru bagi masyarakat Kota Bekasi, diperkirakan akan ada 250 ribu warga yang akan migrasi menggunakan MRT sebagai moda transportasinya untuk bergerak ke luar Kota Bekasi. Selain itu, ini akan merubah pola kebiasaan masyarakat dan beralih ke transportasi umum, suatu kemajuan pesat,” jelasnya.
Selain itu, dengan adanya pembangunan proyek MRT ini diharapakan berdampak positif bagi perekonomian Kota Bekasi.
“Selain itu, diharapkan juga berdampak positif bagi sektoral perekonomian di Kota Bekasi, dari efesiensi dan accessibility transportasi sampai meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.
Gubernur Ridwan Kamil, mengatakan, bahwa proyek ini merupakan berita yang luar biasa, termasuk bagi warga Kota Bekasi.
"Ini berita luar biasa. Saya mencoba menjadi wartawan begini nulisnya, warga Kota Bekasi siap-siap punya MRT," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, usai acara.
Proyek tersebut telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Financial close dijadwalkan selesai pada 2024 dan memulai konstruksi pada 2025.
Sementara itu, Pejabat Gubernur DKI Heru Budi mengatakan, sumber pembiayaan berasal dari dana pinjaman JICA, (Japan International Coorporation Agency). suatu lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang.
"Loan-nya itu pemerintah pusat dan Pemda DKI dengan JICA. Model kerjasamanya konsep dari pemerintah pusat sudah ada dan dibahas. Konsepnya sudah ada tapi nanti prosinya pak Menhub dan Menteri BUMN menyampaikan," PJ Gubernur DKI Jakarta. (M.M)
